MENAG TEKANKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DAN MUTU AKADEMIK PERGURUAN TINGGI.

Mataram, 3 November 2026 – Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menegaskan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi agar mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi yang memiliki alokasi anggaran besar diminta tidak bermain-main dalam pengelolaan keuangan. Bahkan, Menteri Agama menegaskan akan turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan perguruan tinggi.Arahan tersebut disimak oleh Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram bersama jajaran pimpinan melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Senat IAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (3/11/2026).

Dalam arahannya, Menag Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menyoroti masih adanya kesenjangan fasilitas dan dukungan anggaran antar perguruan tinggi. Bahkan, terdapat perguruan tinggi yang masih mengalami keterbatasan sarana pembelajaran hingga harus memanfaatkan gudang sebagai ruang kelas.Kondisi tersebut menjadi perhatian serius agar pengelolaan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Perguruan tinggi yang memperoleh anggaran besar harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka dan sesuai ketentuan.Menag juga menekankan pentingnya fleksibilitas birokrasi dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi. Birokrasi boleh dilonggarkan agar tidak menghambat inovasi dan pengembangan kelembagaan, tetapi jangan sampai terlalu longgar sehingga mengabaikan tata kelola dan aturan yang berlaku.

Terkait pengembangan akademik, Menag mengingatkan agar pembukaan program studi baru dilakukan berdasarkan kesiapan institusi. Perguruan tinggi tidak boleh memaksakan pembukaan program studi apabila belum memiliki dosen yang memadai. Ketersediaan tenaga pendidik dan kesiapan sumber daya manusia harus menjadi pertimbangan utama agar kualitas proses pembelajaran tetap terjaga.Selain itu, Menag memberikan perhatian terhadap proses pengusulan dan pengangkatan guru besar atau profesor. Jabatan akademik tertinggi tersebut tidak boleh diperoleh melalui proses yang terlalu mudah. Seorang guru besar harus benar-benar menguasai bidang keilmuannya, memiliki kapasitas akademik yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.Usai mengikuti Zoom Meeting, Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, Prof. I Wayan Wirata, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan agar berbagai penekanan Menteri Agama tersebut menjadi perhatian dan pedoman dalam menjalankan tata kelola perguruan tinggi.

Rektor menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, tertib administrasi, serta berorientasi pada peningkatan mutu akademik dan pelayanan pendidikan.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pimpinan IAHN Gde Pudja Mataram semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan anggaran, serta menjaga kualitas pengembangan akademik demi mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berintegritas.

By:P26

Leave a Comment

Scroll to Top