Mataram, 8 April 2026 — Koordinator Pusat Studi Gender Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Ni Komang Wiasti, S.Pd., M.Pd.H, menghadiri kegiatan Lokakarya Tematik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (Tembang Pugis) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa–Rabu, 7–8 April 2026, di Hotel Lombok Raya, Mataram. Partisipasi Ni Komang Wiasti sebagai utusan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi NTB juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan kampus, termasuk Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, sebagai bentuk komitmen akademisi dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan menyusun arah program Pemerintah Provinsi NTB tahun 2027 sekaligus mengkaji berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kelompok rentan. Filosofi “Tembang Pugis” mencerminkan proses pembangunan yang aspiratif dan partisipatif khas NTB. Istilah “tembang” dimaknai sebagai media penyampaian nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, sedangkan “Pugis” merupakan akronim dari Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial. Konsep ini menggambarkan harmoni dalam merangkai berbagai unsur pembangunan, serupa dengan anyaman tradisional NTB yang kuat dan indah.
Dalam Musrenbang tematik ini, terdapat lima aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan buruh migran. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BAPPEDA NTB, Pemerintah Provinsi NTB, dan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan antara Australia dan Indonesia. Ketua panitia dari BAPPEDA NTB, Tri Andri, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat data terkait pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai sektor. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut melibatkan 47 organisasi dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, yayasan, lembaga, hingga perwakilan penyandang disabilitas, dengan total sekitar 100 peserta. Acara dibuka oleh Ketua PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia Iqbal, yang dalam sambutannya menyoroti sejumlah persoalan di lapangan, seperti masih tingginya angka putus sekolah pada anak perempuan akibat keterbatasan ekonomi dan praktik pernikahan dini. Ia juga menekankan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik, baik kesehatan maupun hukum. Selain itu, Sinta mengungkapkan adanya kesenjangan informasi di wilayah terpencil serta pentingnya perhatian terhadap keluarga pekerja migran yang ditinggalkan. Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan agar lebih tepat sasaran.
Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan diskusi kelompok yang membahas permasalahan dan rekomendasi program terkait lima kelompok rentan tersebut. Sementara pada hari kedua, dilakukan review hasil diskusi serta pemaparan mekanisme sinkronisasi usulan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti SIPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah oleh narasumber dari BAPPEDA NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si. Selanjutnya, peserta mengikuti diskusi tematik lanjutan dengan topik kependudukan dan perlindungan HAM, perlindungan sosial dan ekonomi inklusif, pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan tanpa hambatan. Hasil diskusi kemudian diplenokan bersama perangkat daerah untuk ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang oleh Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan di Provinsi NTB.
By:P26
