MATARAM: Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram, Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Md., S.E., M.Si., M.Pd., turut menghadiri kegiatan Supervisi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (21/9/2026).Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN) secara transparan, tertib, dan akuntabel.Supervisi dihadiri Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, AK, CFRA, ERMAP, GRCP, GRCA, selaku Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI; Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; serta Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd., M.Ec.Dev., CRMP., selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama RI.Dari unsur perguruan tinggi, hadir Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Mataram, selaku tuan rumah kegiatan, serta Prof. Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Md., S.E., M.Si., M.Pd., selaku Rektor IAHN Gde Pudja Mataram.Sementara itu, dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama turut hadir jajaran pimpinan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) dan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Kabid Bimas).
Kehadiran para pejabat dan pimpinan perguruan tinggi tersebut mencerminkan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mengawal pengelolaan keuangan negara dan BMN di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.Bagi Rektor IAHN Gde Pudja Mataram, keterlibatan dalam forum supervisi BPK RI menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan.
Pengelolaan keuangan dan BMN dipandang sebagai unsur penting dalam memastikan sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi.Supervisi juga menjadi ruang evaluasi dan koordinasi bagi perguruan tinggi untuk memastikan berbagai proses administrasi, pengelolaan anggaran, serta penatausahaan BMN berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sinergi antara BPK RI, Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama, UIN Mataram, dan IAHN Gde Pudja Mataram diharapkan dapat semakin memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara.
Melalui forum tersebut, perguruan tinggi tidak hanya memperoleh penguatan dalam aspek pengawasan, tetapi juga mendapatkan ruang untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.Kehadiran Rektor IAHN Gde Pudja Mataram dalam supervisi BPK RI sekaligus menegaskan komitmen IAHN Gde Pudja Mataram untuk terus membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
By:P26
